Zona Nilai Tanah Berbasis Bidang Upaya Pemkot Tegal Dongkrak Pendapatan Daerah

yahya, 10 Feb 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Tegal. Rapat koordinasi tingkat lanjut antara pemerintah kota Tegal dengan Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Kantah Kota Tegal yang didukung Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta siap realisasikan yang menjadi keinginan pemerintah kota Tegal menuju Tegal sebagai Smartcity. Bahkan sebelumnya pihak Pemkot Tegal dengan BPN telah menanda-tangani MOU yang ditanda tangani Desember tahun lalu dan segera menyusul dengan STPN.

“ Yang penting semangatnya sama dulu. Sebab kalau semangat tidak sama tidak mungkin terwujud sinerji dan kolaborasi Pemkot juga punya kepengin menata pertanahan di kota Tegal, BPN juga sama, kemudian didukung oleh pak Sentot sebagai kepala sekolah pertanahan nasional, ” Ujar Wakil Walikota Tegal Muhamad Jumadi ST.MM mengawali pembicaraan dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Ruang Aula, ATR/BPN Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tegal, Senin (10/2).

“ Poinnya saya hanya mau mem-follow up pertemuan kita tahun lalu saat saya paparan. Saya lihat ada sesuatu yang luar biasa yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah kota Tegal atau bahkan dikota-kota lain, “ Jelas Jumadi. Menurutnya, semua paparan tidak hanya sebatas dalam paparan di power point saja, tapi perlu diwujudkan secara bersama.

Sinerjitas dan kolaborasi antara Pemkot Tegal dan Badan Pertanahan Nasional Kantah kota Tegal serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional rencananya akan segera luncurkan program Peta ZNT atau Zona Nilai Tanah dan program pemanfaatan Aplikasi Monitoring Progres Pajak di Kota Tegal.

Wakil Walikota Muhamad Jumadi selanjutnya menekankan pada dinas terkait seperti BP4D, Bagian Tata Pemerintahan dan Dinas Kominfo serta Badan Keuangan Daerah untuk segera melakukan penanda tanganan MoU yang belum dilakukan dengan STPN Yogyakarta.

Sementara Ketua BPN Kota Tegal, Siyamto, A.Ptnh, M.Si menjelaskan bahwa dengan diterapkannya ZNT sebagai sesuatu yang dapat digunakan dalam mendukung program pembangunan SmartCity Kota Tegal. Selain peningkatan pendapatan asli daerah Kota Tegal, data peta ZNT juga bermanfaat sebagai program pembangunan.

Sedangkan Dr. Ir. Senthot Sudirman, Ketua STPN Yogyakarta yang menurunkan 10 mahasiswa atau taruna seniornya menyebutkan bahwa Peta ZNT dibangun untuk memberikan seluruh informasi pada bidang tanah. Hal itu juga menurutnya merupakan aset yang dapat dijadikan data base sebagai yang dapat digunakan bersama. Pada pemanfaatan program Aplikasi Monitoring Progres Pajak dimanfaatkan untuk memantau pembayaran pajak dari wajib pajak.

Manfaat aplikasi itu diantaranya dapat memonitor dari mulai pemilik tanah, nomer sertifikat hingga data pihak pengelola tanah atau lahan. Senthot juga menyebutkan bahwa aset tersebut dapat sangat memudahkan dalam rencana pembangunan. Sebagai bentuk keseriusannya, pihaknya mengirimkan tarunanya yang dikatakan secara SDM cukup mumpuni untuk membantu up date peta bidang tanah dengan progres peta tanah di Kota Tegal.

Namun demikian dalam berbagai literasi disebutkan beberapa kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian pihak-pihak terkait yang tidak masuk dalam agenda pembahasan rapat lanjutan yang diselenggarakan pemerintah Kota Tegal. Hal yang tidak dimasukan dalam pembahasan tersebut seperti apakah kewenangan yang ada sudah didukung oleh instrumen yang memadai, khususnya instrumen penilaian?

Terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berimplikasi pada semakin menguatkan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan regulasi ini daerah berhak mengenakan pungutan kepadamasyarakat dan menempatkan perpajakan sebagai salahsatu sumber pendapatan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pendapatan dari sektor pajak yang sangat potensial bagi daerah.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan PP 13/2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional dan Perpres 10/2006 tentang BPN telah menginisiasi terwujudnya informasi nilai tanah, nilai properti, nilai ekonomi kawasan, serta nilai total aset pertanahan sebagai rujukan nasional untuk mewujudkan fungsi tanah bagi sebesar-besar kemakmuran. Salah satu yang sudah diwujudkan adalah Zona nilai Tanah (ZNT).

ZNT dimaknai sebagai area yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya, yang batasannya bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis perbandingan harga pasar dan biaya.

Mengingat ZNT berbasis nilai pasar, maka ZNT dapat dimanfaatkan untuk penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan, referensi masyarakat dalam transaksi, penentuan ganti rugi, inventori nilai asset publik maupun asset masyarakat, monitoring nilai tanah dan pasar tanah, dan referensi penetapan NJOP untuk PBB agar lebih adil dan transparan.

Operasional dilapangan menunjukkan bahwa ZNT produk BPN yang digunakan daerah untuk penetapan PBB dan BPHTB memunculkan banyak persoalan berkenaan dengan PBB dan peralihan hak atas tanah. Persoalan tersebut antara lain pertama, nilai PBB yang ditetapkan berdasarkan ZNT jauh lebih besar dibanding dengan NJOP. Kedua, perbedaan nilai bidang-bidang tanah pada satu area ZNT tidak ada meskipun lokasi dan eksesibilitasnya berbeda. Ketiga, penetapan ZNT berdasar nilai pasar dapat terganggu akibat ulah spekulan

Pada metode sampling yang minimalis sangat berpengaruh terhadap generalisasi penetapan range nilai tanah. Sementara peta yang diturunkan dari citra Quickbird ataupun Ikonos, skalanya terlalu kecil untuk digunakan dalam penentuan zoning bahkan akte peralihan hak produk PPAT sering ditolak oleh Kantor Pajak ataupun Dipenda, karena nilainya dianggap tidak wajar.

Belum lagi mengenai validasi yang dilakukan oleh petugas Pajak ataupun Dipenda dianggap sebagai penghambat penyetoran pajak dan proses peralihan hak serta pemberlakuan ZNT pada saat NJOP masih digunakan menjadikan ketidak-pastian instrumen yang digunakan sebagai dasar penentuan pajak bagi pemerintah kota. Beberapa persoalan diatas apabila tidak segera mendapatkan penyelesaian, maka peluang pengelolaan PBB dan BPHTB oleh daerah justru akan memunculkan ketidak-pastian nilai, kegelisahan masyarakat dan terhambatnya berbagai proses yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah. (Anis Yahya/Unt/Tim)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu