Komisi 1 DPRD Kota Tegal Siap Perjuangkan Tanah SK Warga Rw 10 Dan 11 Kelurahan Mintaragen

yahya, 10 Jan 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Tegal. Warga RW 10 dan 11 Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal kembali beraudiensi, kali ini dengan Komisi 1 DPRD Kota Tegal setelah pada bulan Maret 2019 melakukan hal yang sama dengan Walikota Tegal. Karena dirasa warga belum ada tanda-tanda informasi perkembangan, maka warga kembali beraudiensi dengan Komisi 1, Kamis, (8/1/2020).

Warga yang tergabung dalam Paguyuban Bersama RW 10 dan 11 mengharapkan melalui wakil rakyat memperjuangkan pengalihan hak atas tanah yang mereka tempati selama ini dari hak sewa dengan status legalitas SK Walikota Tegal menjadi hak milik.

Pertemuan dihadiri warga yang dipimpin Budi Prasojo dan Koordinator Komisi 1 H. Ali Zaenal Abidin, Ketua komisi 1 Eny Yuningsih, Wakil ketua Fatkhul Imam, Sekretaris Amirudin Lc, serta Teguh Imam Santoso, Masruri dan Kepala BPN kota Tegal Sriyanto, A. Ptnh, M.Si, dari instansi pemerintah hadir Kepala Disporapar kota Tegal Ir. Cucuk Daryanto, camat Tegal timur serta Lurah Mintaragen berjalan cukup lancar.

" Insya Allah komisi satu siap mengawal dan memperjuangkan aspirasi itu. Tapi tentunya ada proses yang dilalui, " Ujar Amirudin, Lc Sekretaris komisi 1 DPRD Kota Tegal kepada Kantor Berita Online Jurnalis Indonesia Satu usai audiensi, Kamis , (9/1).

Menurut Amirudin, persoalan keinginan warga RW 10 yang terdiri dari warga Rt 1, 10, 12 dan 13 serta RW 11 terdiri dari warga Rt 8, 9, 11 dan 12 tersebut sebetulnya sudah direncanakan dengan kajian tentang dibentuknya Gugus Tugas Reformasi Agraria.

" Gugus tugas itu diketuai Walikota Tegal dengan Wakil gugusnya Kepala BPN kota Tegal. Tugasnya mengidentifikasi dan menginventarisir tanah, " Ujar anggota DPRD Kota Tegal dari fraksi PKS. Hanya saja menurutnya, persoalan tanah diwilayah itu terbagi dalam dua penguasaan.

" Pertama tanah penguasaan pemerintah kota Tegal yang dilegalisasikan melalui Surat Keputusan (SK) dan satunya lagi tanah penguasaan Pelindo. Nah Insya Allah yang lebih memungkinkan atau lebih mudah untuk kita perjuangkan tanah dalam penguasaan pemkot, " Tambah Amirudin.

Sementara kabarnya, warga tersebut banyak menghadapi persoalan dalam menempati lahan dengan status SK seperti tidak dapat terlaksananya dengan maksimal dalam merealisasikan progam pemerintah semisal program Rehab Rumah Tidak Layak Huni karena persoalan regulasi, juga pembayaran sewa tahunan yang terlalu tinggi bagi warga berpenghasilan rendah yang dirasakan mulai membebani. Belum lagi isu-isu penggusuran yang berefek ketidak-nyamanan bagi warga yang menempati lahan tersebut.

" Insya Allah kami akan memperjuangkannya sebab lahan seluas 6 hektar dengan 500 KK adalah masyarakat kota Tegal yang membutuhkan payung hukum untuk kenyamanan dalam bertempat tinggal, " Pungkas Amirudin Lc. (Anis Yahya)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu