Kementerian Terbitkan Empat SK Perhutanan Sosial di Kabupaten Pemalang, Satu SK di Kabupaten Batang dan Bantuan Rp 14,5 Miliar

INDONESIASATU.CO.ID:

PEMALANG - Siti Fikriyah SH MSi selaku TP2PS dan Pokja Pendamping Program Perhutanan Sosial menegaskan, sebagai implementasi di Kabupaten Pemalang telah terbit 4 SK Perhutanan Sosial yaitu 3 SK IPHPS dan 1 SK Kulin NKK, berada di Desa Gongseng, Kejene,Kreyo, Mendelem, Bulakan, Simpur, Sikasur, Belik, dan juga Gambuhan. Satu SK dari Desa Gerlang Kabupaten Batang.

"Bahkan, beberapa bantuan telah diterima oleh kelompok tani perhutanan sosial seperti mesin pemipil jagung, pompa air, bibit jagung, mesin pengemas carica, dan lain-lain bantuan dari Kementan, BRI, KLHK. Bahkan juga telah menerima pinjaman dari BLU sebesar total sekitar 14,5 Milyar." tegasnya, Selasa, (4/12/2018), usai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan sosialisasi Perhutanan Sosial di Gedung SLB Kabupaten Pemalang.

Hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut , Prof DR Ir San Afri Awang, MSc yang merupakan Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekaligus Guru Besar Kehutanan UGM, Arie Prasetyo Kasubdit Rencana Pemantapan Kawasan Hutan Ditjen Planologi, Syafda, Catur Endah dari Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Dinas LHK Pemalang dan Tim Percepatan Pencapaian Perhutanan Sosial (TP2PS) KLHK Siti Fikriyah Khuriyati, SH, MSi.

Hadir juga administratur Perhutani dari Pemalang, Pekalongan Timur, Pekalongan Barat, Banyumas Barat dan Kendal, kepala desa dari Pemalang, Pekalongan dan Batang, LMDH, kelompok tani hutan dan para penggiat kehutanan sekitar 200 peserta.

Menurut Siti Fikriyah (TP2PS), diperlukan suatu UU atau PP khusus perhutanan sosial untuk menjadi payung hukum yang kuat melindungi hak-hak petani hutan, serta memastikan adanya alokasi dana untuk pengembangan pembangunan hutan berbasis masyarakat. Prof DR Ir San Afri Awang MSc menyampaikan, bahwa program perhutanan sosial yang dilaksanakan KLHK adalah amanat dari Nawacita Presiden Joko Widodo.

"Tujuan dari perhutanan sosial adalah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup, menyelesaian persoalan sosial budaya dan mengatasi kemiskinan petani dan masyarakat di desa- desa di dalam mau pun sekitar kawasan hutan. Petani di Jawa dalam kondisi krusial karena memiliki keterbatasan akses terhadap lahan,sementara ada banyak hutan gundul di Jawa lebih dari 5 tahun berturut-turut. " paparnya.

Lebih lanjut Arie Prasetya menyampaikan, bahwa target dari perhutanan sosial di Jawa khusus IPHPS (Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) adalah seluas 222.062 hektar dan selebihnya dapat menggunakan skema SK Pengakuan dan Perlindungan Nota Kesepakatan Kerjasama antara petani hutan dengan Perum Perhutani.  Perhutanan Sosial juga ditunjang oleh pemerintah melalui program bantuan bibit untuk tanaman pangan seperti jagung dan kedelai serta alat-alat pertanian dari kementerian Pertanian," katanya.

"Sementara KLHK memberikan bantuan alat-alat produksi, bibit, pelatihan-pelatihan dan lain-lain. Program ini pun didukung oleh perbankan dan badan layanan umum pembiayaan kehutanan (BLU P2H), " tutur Catur Endah. 

Percepatan pencapaian target perhutanan sosial ini dibantu difasilitasi oleh KLHK melalui Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. "Dan secara teknis difasilitasi dan dibimbing oleh Kelompok kerja percepatan perhutanan sosial (Pokja PPS)," demikian tutur Syafda dari KLHK. (embong sriyadi/JIS)

  • Whatsapp

Index Berita