Dialog PWI Provinsi Jateng Dan Insan Pers Kota Tegal Warnai Destinasi Press Tour

yahya, 05 Aug 2018,
Share w.App T.Me

Tegal. Keseriusan Pemerintah Kota Tegal melalui Bagian Humas dan Protokol Pemkot Tegal dalam mempererat kemitraannya dengan insan Pers betul-betul ingin diwujudkan. Hal itu nampak dari kegiatan press tour 2018 ini yang memboyong serombongan insan pers kota Tegal dan sekitarnya ke Kantor sekretariat PWI Provinsi Jawa Tengah, Jumat (3/8).

Dialog yang berjalan cukup dinamis tersebut lebih banyak menitik beratkan pada seputar teknis administratif bagi insan pers untuk mengikuti uji kompetensi Wartawan (UKW) yang merupakan agenda utama esensi press tour kali ini yang dipimpin langsung Drs Hendiati Bintang Takarini, MM selaku Kepala Kantor Humas dan Protokol Pemkot Tegal.

“ Kami membawa para wartawan kesini (Kantor PWI Provinsi Jateng – red) untuk berbagi pengalaman serta sharing tentang pentingnya upaya uji kompetensi bagi Wartawan,” Demikian Hendiati Bintang Takarini mengawali dialog. Menurutnya, peningkatan atau up grade diri bagi setiap insan pers itu penting agar selalu dapat mengikuti dan merespond perkembangan yang ada. Seiring dengan perkembangan peraturan yang terjadi di Dewan Pers, maka diharapkan insan pers dapat mengikuti peraturan tersebut.

Sementara M. Sekhun, SHI, MM, Ketua PWI Kota Tegal mengingatkan kembali pada peserta press tour tentang pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang rencananya akan diselenggarakan di Kota Tegal pada tanggal 10 dan 11 Agustus ini dengan didukung Pemkot Tegal melalui Kantor Humas dan Protokolnya. Menurutnya, bagi Wartawan yang akan mengikuti uji kompetensi tersebut untuk segera melengkapi persyaratan yang sudah menjadi ketentuan Dewan Pers. Pembicaraan Teknis adiministrasi  selanjutnya disampaikan Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah Amir Mahmud NS menyangkut UKW yang terdapat dalam peraturan Dewan Pers.

Pada dasarnya standar uji kompetensi tersebut telah ditetapkan dalam peraturan Dewan Pers no 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Menjadi wartawan merupakan hak asasi seluruh warga negara. Tidak ada ketentuan yang membatasi hak seseorang untuk menjadi wartawan. Pekerjaan wartawan sendiri sangat berhubungan dengan kepentingan publik karena wartawan adalah bidan sejarah, pengawal kebenaran dan keadilan, pemuka pendapat, pelindung hak-hak pribadi masyarakat, musuh penjahat kemanusiaan seperti koruptor dan politisi busuk.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompentensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan.

Bagi Amir Mahmud, sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan Dewan pers, bahwa kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, serta bahasa. Dalam hal yang terakhir ini juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti juga kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan profesional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita.

Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi tersebut.

Uji kompetensi juga pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan kualitas dan profesionalitas wartawan, sebagai acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual serta menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers. 

“ kompetensi itu meliputi kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik serta pentingnya membangun jejaring dan lobi,” Ujar Amir Mahmud. Selanjutnaya, Amir menambahkan selain kesadaran tersebut, pengetahuan (knowledge) yang mencakup teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus perlu dimiliki insan pers sebagai hal yang paling mendasar. Serta tidak kalah pentingnya cakupan tentang keterampilan (Skill) seperti mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, melakukan riset / investigasi, analisis/prediksi serta menggunakan alat dan teknologi informasi

“ Kompetensi wartawan yang seperti itu merupakan hal yang mendasar harus dimiliki dan dikuasai seorang Wartawan,” Ujarnya.

Wartawan masih menurutnya, harus terus meningkatkan kompetensi etikanya, karena wartawan yang terus melakukan hal itu akan lebih siap dalam menghadapi situasi yang pelik. Untuk meningkatkan kompetensi etika, wartawan perlu mendalami Kode Etik Jurnalistik dan kode etik organisasi wartawan masing-masing.

Namun demikian bagi beberapa kalangan wartawan menyoroti bahwa semua aturan Dewan Pers untuk mengikuti uji kompetensi tersebut dibuat dengan berbasis pada media cetak. Sementara perkembangan media penyiaran dan siber serta pewarta foto mengalami pertumbuhan yang begitu pesat. Sehingga aturan tersebut dianggap belum mampu mengakomodir.

 

Hak Mendapatkan Advokasi Insan Pers

Meski Dewan Pers telah menjawab kegaduhan dikalangan wartawan atau perusahaan pers berbasis siber, penyiaran dan pewarta foto dengan melakukan penyesuaian aturan dalam peraturan Dewan Pers No. 4/XII/2017. Namun muncul pertanyaan lanjutan dalam dialog tersebut tentang peran Dewan Pers sendiri khususnya dalam memberikan advokasi terhadap insan pers seperti dicontohkan kasus kematian wartawan M Yusuf didalam sel.

“ Kami sendiri PWI Provinsi Jawa Tengah saat ini juga intens sedang melakukan advokasi terhadap beberapa permasalahan yang sedang dihadapi insan pers. Untuk masalah M Yusuf, ada Ketua Dewan Kehormatan PWI mbah Mul yang dapat menjelaskan,” Kata Amir Mahmud yang hingga kini selain sebagai Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah periode 2014 – 2019 juga sebagai Pemimpin redaksi Harian Suara Merdeka.

Berkaitan kasus tewasnya M Yusuf, Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Jawa Tengah, Sri Mulyadi atau yang biasa dipanggil Mbah Mul menegaskan bahwa selain Dewan Pers telah memberikan rekomendasi, PWI juga sudah menurunkan tim pencari fakta untuk mengumpulkan data-data dan fakta dilapangan. Menurutnya, ada indikasi itikad buruk dari Almarhum dan ini dibuktikan dengan adanya 21 yang semuanya menyudutkan perusahaan tanpa adanya konfirmasi.

“ Dan sebenarnya Dewan Pers sudah memberikan rekomendasi itu dan PWI. Nah inilah salah satu keuntungan teman teman ikut organisasi (PWI – red) adalah ketika teman-teman menghadapi persoalan yang menyangkut profesi teman-teman sekalian akan mendapatkan pembelaan dari organisasi. Jadi ini tim pencari fakta masih bekerja mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang ada dilapangan,” Ujar mbah Mul. Masih menurutnya, dalam hal organisasi memberikan perlindungan (Advokasi – red) terhadap wartawan itu banyak sekali yang harus diperhatikan seperti surat edaran MA, kemudian juga ada kerjasama dengan kepolisian.

Sementara dimata pemerhati pers, Agus Riyanto, SIP menyebutkan setiap orang ketika berkinginan terlibat dalam sebuah organisasi tentunya selain menjalankan kewajibannya seperti mengikuti UKW dengan biaya tinggi, juga berharap ada hak yang harus diterimanya yaitu hak mendapatkan pembelaan. Namun bahwa dalam kasus kematian M Yusuf menunjukan bukti ketidak mampuan Dewan Pers dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan advokasi terhadap anggotanya maupun insan pers pada umumnya.

“ Kematian M Yusuf jelas bukti Dewan Pers mandul. Baik sebagai lembaga watch dog atau penengah maupun advokasi untuk insan wartawan atau jurnalis. Ini menjadi pelajaran bagi seluruh aktor pranata sosial politik negeri ini. Bahkan aktor-aktor pembangunan belum memahami kedudukan pers. Sehingga kedudukan dan peran insan pers dianggap sebagai ancaman,” Agus Riyanto yang dihubungi Jurnalis Indonesia Satu (JIS) www.indonesiasatu.co.id, Minggu, (5/8) melalui media WhatsApp.

“ Mandulnya Dewan Pers lantaran tidak adanya lembaga lain yang mengontrol sehingga Dewan Pers selalu dikooptasi penguasa,” Pungkasnya.

Press tour yang dikomandani Kepala Kantor Humas dan Protokol Dra. Hendiati Bintang Takarini, MM beserta beberapa orang jajarannya itu juga diikuti puluhan wartawan serta Walikota Tegal HM. Drs Nursholeh MMPd. Tour berakhir dengan membawa rombongan mengenali lokasi wisata Candi Gedong Songo di Ambarawa, Jawa Tengah. (Anis Yahya)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu