Dana Hibah Diduga Bermasalah, Pengurus UBK Saling Tuding

sriyadi, 29 Nov 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

TEGAL - Dana hibah dari Kementerian Desa sebesar ratusan juta yang dikelola oleh UBK (Usaha Bersama Komunitas) di Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, dipertanyakan. Padahal dana tersebut untuk sejumlah desa yang memiliki prospek atau atau potensi unggulan. Namun para pengurus UBK terkait pengelolaannya justru balik saling tuding terkait dana hibah sehingga makin rancu. Dana pusat dari Kementerian Desa yang digulirkan oleh partai berbasis agama untuk Kabupaten Tegal dalam pengelolaan kompos dan usaha sapu sorgum UBK Kecamatan Warureja mestinya bisa dinikmati oleh lima desa antara lain, Desa Sidamulya, Sukareja, Warureja, Kedungjati, dan Kedungkelor. Tapi kenyataanya jangankan berdampak baik bagi peningkatan perekonomian warga lima desa, sebaliknya pengelolaaan dana ratusan juta tersebut disinyalir bermasalah lantaran ada oknum pengurus yang tidak becus mengelola dana tersebut. 

Aminudin Sag Marketing UBK mengatakan, bahwa saat itu Ketua UBK Doko terpaksa dinonaktifkan lantaran ada persoalan serius terkait pengelolaan dana tersebut. “Karena ada masalah sehingga mas Doko dinonaktifkan kemudian saya yang diberi wewenang menjadi ketua UBK meskipun tanpa SK. Ini akibat sekertaris UBK Giil bermasalah terkait dana yang sudah dicairkan,” tegasnya. Menurut Aminudn, dana dari pusat tersebut cair kurang lebih Rp 195 juta yang dicairkan Ketua Doko, Sekertaris Giil dan Bendahara. Aminudin mengakui yang membongkar kasus keuangan di UBK karena ada kejanggalan.

“Pihak kementerian juga sudah menemui saya pada bulan puasa yang lalu terkait soal dana UBK. Bahkan utusan kementerian mengatakan kalau malam ini bisa ketemu orang yang dimaksudkan tinggal telpon Polres,” katanya.

Dispermades, lanjut Amin, sudah tahu persis persoalan ini bahkan meminta agar pengurus mengamankan aset yang ada seperti sarana dan prasana yang sekarang ada di gudang. Aminudin Sag menegaskan pengelolaan dana tersebut dimarkup oleh Giil Muslihin Sekretaris UBK terutama untuk pengadaan ATK dan sewa kantor. Bahkan pengadaan komputer dinilai aspal , meja kursi tidak sesuai RAB, pemasangan listrik baru padahal rumah yang dikontrak sudah terpasang listrik sebelumnya, dan biaya kontrak rumah pertahun Rp 1, 5 juta pertahun dimarkup Rp 8 juta serta biaya renovasi rumah.

Sementara itu, Mitra Usaha UBK Arjunudin mengakui sudah menggunakan uang Rp 40 juta dari pengurus untuk dibelanjakan sejumlah barang atau bahan baku berupa sapu hal itu sempat beroperasi selama tiga bulan. “Yang saya tahu uang tersebut Rp 142 juta lebih. Saya menerima Rp 40 juta untuk belanja bahan baku hasil produksi sudah dijual ke Bogor. Namun belum dapat untung karena masih proses produksi. Tiba-tiba saya distop diusir oleh sejumlah oknum UBK sehinga bahan baku membusuk sehingga proses terbengkalai saya keluar,” tegasnya.

Bendahara UBK Khaeruliah Yuliani membenarkan bahwa pencairan dana dilakukan oleh Ketua, Sekertaris dan dirinya sebesar Rp 142 juta namun uang yang sudah cair diambil oleh Ketua UBK Doko dan Sekertaris Giil Muslihin. “Selama bekerja tiga bulan saya belum mendapat upah sepeserpun,” ujarnya di dampingi suaminya saat ditemui di rumahnya.

Anggota Ketua UBK Doko mengakui bahwa dana hibah dari Kementerian Desa sebesar Rp 170an juta. Anehnya menurut Doko bahwa dana hibah tersebut dikelola anggota UBK agar bisa menciptakan kesejahteraan hidup bagi anggotanya. “Ada salah paham sebagian orang bahwa dana tersebut untuk lima desa itu salah. Tapi untuk kesejahteraan bagi anggota UBK,” ujarnya yang berpikir positif bahwa dana tersebut masih ada karena belum digunakan maksimal yang sekarang dipegang Sekertaris UBK Giil Muslihin.”

Doko mengaku kecewa kepada sejumlah anggota yang melontarkan kekesalan terkait pengelolaan dana hibah. “Makanya ketika semua pengurus UBK untuk rapat kordinasi wajib datang namun ternyata yang datang tidak sesuai kuorum. Contoh berkali kali saya datang ke Amin sama sekali dia tidak datang dalam rapat,” katanya yang mengakui semua pengurus UBK tidak mendapat bayaran.

Lain pengakuan Doko terkait jumlah dana hibah, menurut Sekertaris UBK Giil Muslihin dana hibah cair Rp 142.500.000 namun mandeg di Arjunudin. “Saya ngasih glotak Rp 50 juta kepada Arjunudin kalo Arjun ngaku cuma terima Rp 40 juta yang monggo mawon, kalau belanja kantor Rp 90 juta mas.”  terang Giil seraya menambahkan, jika Aminudin menuding pihaknya tidak becus mengelola UBK, Giil membela diri bahwa ada anggota yang cemburu sehingga terkesan saling tuding dalam pengelolaan dana hibah. “Saya pernah didatangi 20 orang mereka grup Amin,” ujarnya.

Staf PMD Kecamatan Warureja Dadang, menambahkan dana tersebut dari Kementerian Desa untuk desa yang punya prospek seperti Desa Kedungkelor yang memiliki propek buah mangga dan melati, Desa Sidamulya prospek sapu sorgum dan Kedungjati soal pengelolaan sampah. “Ternyata setelah dana hibah diserahkan pengelolaanya tidak transaparan. Ketua UBK Doko pernah datang ke PMD minta pengurus diresufle. Tapi kami dari PMD boleh saja yang penting laporan administrasi dulu, inventaris aset yang ada, contohnya mesin pencacah yang dipinjam mantan kades Warureja untuk diambil,” katanya.

Dadang mengatakan, bahwa sudah ada pertemuan pengurus UBK namun Ketua UBK Doko justru tidak hadir sehingga rapat dipending.”Kalau ketua punya wibawa masalah bisa selesai maka ketua harus door to door ke pengurus untuk duduk bersama dengan menghadirkan Dispermadis. Dan kalau memang uang ada di tangan Giil, Ketua harus bisa menghadirkan Giil sebagai pertanggungjawabkan Doko sebagai ketua UBK,” katanya.

Saat ditanya siapa yang pantas menggugat terkait dana hibah yang tidak transparan, Dadang menjawab yang berhak menggugat lima desa yang memiliki potensi atau prospek unggulan namun merasa dirugikan karena programnya tidak jalan sementara lima desa hanya atas nama saja. Kalau Doko mengatakan dana hibah untuk kesejahteraan anggota UBK, Dadang menegaskan hal itu tidak boleh terjadi. Namun dana hibah UBK harus bisa menggerakan lima desa yang memiliki potensi agar berkembang. Sekadar diketahui, awal November sewa kantor berakhir namun pengurus terkesan tidak mau tahu sebab sejumlah aset masih teronggok di halaman dan sebagian di dalam kondisi berkarat dan tidak terawat. (sriyadi)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu