Cegah Pelanggaran Hukum, Jakwir Desa Brebes Disosialisasikan

yudhi, 24 Jan 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

BREBES - Program Jaksa Wira-Wiri (Jakwir) Desa disosialisasikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Brebes Jawa Tengah di Pendopo 2 Bumiayu, Kamis (23/1/2020). Program yang termasuk penerangan hukum, bertujuan untuk mencegah desa-desa agar tidak terkena pelanggaran hukum.

Sosialisasi dihadiri oleh para Camat Kabupaten Brebes, kepala desa (kades) Kabupaten Brebes wilayah selatan. Terlihat juga jajaran RSUD Bumiayu, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat.

Narasumber kegiatan Kasi Intel Kejari Brebes Dr Hardiansyah menjelaskan, program Jakwir adalah program terobosan Jaksa sebagai partner bagi pemerintah desa. Yang mana, sebagai upaya merubah pandangan Jaksa sebagai penegak hukum yang menakutkan.

"Paradigma yang keliru selama ini harus kita ubah. Jaksa sekarang itu patner, berdiskusi peraturan tentang desa," katanya.

Diungkapkan, semangat jakwir adalah sesuai instruksi Kejaksaan Agung yang mengutamakan upaya preventif atau pencegahan. Di mana capaian keberhasilan adalah bukan banyaknya pelanggaran, tapi sedikitnya pelanggaran hukum.

"Sekarang yang berprestasi itu bukan yang banyak perkara yang ditangani, tapi menurunnya korupsi atau pelanggaran terhadap hukum," jelasnya.

Untuk itu, program Jakwir justru akan mendorong inovasi di desa-desa dalam membangun dan menyejahterakan masyarakat. Sehingga jakwir mengutamakan komunikasi dengan bomningan dan motivasi ke pemdes.

"Selama ini kan ada miskomunikasi atau dengan desa. Sehingga dengan melakukan komunikasi yang baik, dapat mencegah atau perbaikan terhadap pelanggaran," katanya.

Dengan Jakwir ini, Kejaksaan akan terus menggiatkan informasi dan inovasi ke desa-desa bahkan door to door, agar benar-benar tidak ada pelanggaran. Diharapkan dengan tidak adanya pelanggaran maka desa akan semakin maju.

Sementara Kasi Pidana Umum Kejari Brebes, Sunarto menambahkan, langkah door to door melalui Jakwir lebih bertujuan untuk pencegahan terjadinya pelanggaran. Terutama permasalahan penggunaan anggaran Dana Desa tidak terulang kembali.

"Semoga pelanggaran hukum di 2020 kemarin, menjadi yang terakhir. Kita itu ingin sedapat mungkin tidak ada lagi pelanggaran hukum," katanya.

Meski begitu jika segala upaya pencegahan telah dilakukan, dan masih terjadi pelanggaran, maka Kejaksaan tetap akan bertindak dan memprosesnya.

"Upaya pencegahan kita lakukan, komunikasi juga sudah ada, tapi tetap melanggar, maka hukum juga tetap akan ditegakkan," tegas Sunarto.. (Rza)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu